🐋 Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan Selalu Mengalami Perubahan

Mengapapendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Muhammad Zafiq. Febri Citraa. david karuna. Ayala Saisabil. kahtijah siti. ramita rochmatiin. Download Download PDF. Full PDF Package Download Full PDF Package. This Paper. A short summary of this paper. 28 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Suatukenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Readthe latest magazines about Tugas Anda adalah memband and discover magazines on Yumpu.com D Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Mengapapendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia (RI) sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang AjMwH. Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan PKn telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia RI sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai 18 negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1 Periode I 1945 1949; 2 Periode II 1949 1950; 3 Periode III 1950 1959; 4 Periode IV 1959 1966; 5 Periode V 1966 1998; 6 Periode VI 1998 sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstitusi? Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh PKn? Kemukakan pendapat Anda. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Postingan populer dari blog ini Pasar bebas untungkan indonesia Meski mengajukan permintaan untuk merundingkan kembali sejumlah pasal kesepakatan perjanjian perdagangan non-tarif, pemerintah mengatakan pasar terbuka ASEAN-Cina tetap berlaku. Menteri Perdagangan Mari Pangestu kepada berbagai media di Jakarta menegaskan, pelaksanaan pasar bebas ini akan menguntungkan ekspor dan investasi di Indonesia. "Kita jangan hanya melihat bilateral trade balance -nya. Yang terjadi adalah kita mengimpor bahan baku dari Cina, profil impor kita dari Cina itu banyak bahan baku. Diolah disini untuk pasar dalam negeri dan untuk ekspor, dan ekspornya belum tentu ke Cina, melayani juga kawasan ASEAN," jelas Mari Pangestu. Menurut Mari disini Indonesia bisa berperan memperluas produk dan pasar ekspornya. Pasar bebas ASEAN-Cina yang mulai berlaku sejak 1 Januari lalu, menurut Menteri Perdagangan, juga akan membuat Indonesia menarik bagi investasi Cina karena perluasan pasar meliputi seluruh negara ASEAN ditambah Cina. Mari mencontohkan produk ekspor seperti ol Macam-Macam Metode Pembelajaran Macam-Macam Metode Pembelajaran Metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta dipraktekkan pada saat mengajar. Beberapa metode mengajar 1. Metode Ceramah Preaching Method Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Muhibbin Syah, 2000. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan KITA HEBAT – Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan ? Pastinya kamu mengalami hal tersebut kurikulum dari tahun ketahun terkadang membuat siswa merasa kesulitan, tidak hanya itu saja tenaga pendidik juga merasakan hal yang kewarganegaraan adalah bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam tuntutan masyarakat, pendidikan kewarganegaraan juga mengalami perubahan yang itu dilakukan demi mewujudkan pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik dari tahun ke ini Kita Hebat akan membahas mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tujuan dari perubahan tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan perubahan pendidikan beberapa faktor yang menyebabkan perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pertama, perubahan dalam tuntutan masyarakat dan kebutuhan global yang berkembang contoh, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu mengikuti perkembangan ini agar relevan dengan kehidupan nyata para itu, perubahan dalam kurikulum juga mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum yang terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan mencerminkan perubahan dalam pendekatan dan materi pembelajaran dalam pendidikan pengajaran yang digunakan juga mengalami perubahan, di mana pendidikan kewarganegaraan semakin menekankan pada pembelajaran aktif, diskusi kelompok, simulasi, dan pengalaman langsung yang berhubungan dengan isu-isu Perubahan Pendidikan KewarganegaraanMengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan karena perubahan pendidikan selalu mengikuti perkembangan zaman dan memastikan relevansi dan efektivitas pendidikan terus memperbarui kurikulum dan metode pengajaran, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kewarganegaraan, hak dan kewajiban, demokrasi, partisipasi politik, dan isu-isu global kepada para itu, perubahan pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kritis dan sosial siswa. Dalam era informasi yang penuh dengan hoaks dan polarisasi, pendidikan kewarganegaraan perlu memberikan siswa kemampuan untuk menganalisis informasi dengan kritis, berpikir mandiri, dan menghargai keragaman pendidikan kewarganegaraan yang diperbarui, diharapkan siswa dapat menjadi warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, memiliki kemampuan untuk berdialog secara konstruktif, dan mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan politik yang dihadapi oleh dalam Perubahan Pendidikan KewarganegaraanMeskipun perubahan pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat yang jelas, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa mengimplementasikan perubahan tersebut juga menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah menerima perubahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pihak mungkin resisten terhadap perubahan dan lebih memilih mempertahankan cara lama karena alasan tradisi atau kenyamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kemauan untuk mengadopsi perubahan demi peningkatan kualitas pendidikan lainnya adalah mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, serta lembaga pendidikan dan pemerintah. Perubahan pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dilakukan secara efektif jika hanya dilakukan oleh sekelompok kecil kerjasama yang kuat antara semua stakeholders untuk merancang dan melaksanakan perubahan yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, tantangan lainnya adalah menyelaraskan perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi oleh perubahan diperlukan, namun nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, menghargai perbedaan, dan partisipasi aktif harus tetap menjadi landasan dalam pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan dan nilai-nilai yang diinginkan oleh Perubahan Pendidikan KewarganegaraanPerubahan pendidikan kewarganegaraan membawa manfaat yang signifikan bagi siswa dan masyarakat secara perubahan ini dapat menghasilkan warga negara yang aktif dan berpartisipasi. Dengan pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif, siswa didorong untuk berbicara, berdebat, dan berkolaborasi dalam isu-isu ini membangun keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang diperlukan untuk terlibat dalam kehidupan perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan juga membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kritis. Siswa diajarkan untuk memahami perspektif orang lain, membangun empati, dan berpikir secara kritis tentang masalah-masalah sosial dan politik yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata dan menjadi agen perubahan yang Perubahan pendididikan kewarganegaraan juga berkontribusi dalam membangun persatuan dan keberagaman dalam masyarakat. Melalui pembelajaran tentang nilai-nilai kewarganegaraan yang inklusif dan penghargaan terhadap perbedaan, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keragaman dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan membangun harmoni Kasus Perubahan Pendidikan Kewarganegaraan di IndonesiaDi Indonesia, pendidikan kewarganegaraan juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Sejarah perubahan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mencakup revisi kurikulum, peningkatan pendekatan partisipatif, dan penekanan pada pendidikan karakter yang mengakar pada nilai-nilai Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan melalui inisiatif-inisiatif yang melibatkan guru, siswa, dan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan termasuk pengembangan modul pembelajaran yang interaktif, pelatihan bagi guru dalam mengadopsi pendekatan inovatif, dan peningkatan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi kewarganegaraan selalu mengalami perubahan karena tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan daya saing pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki keterampilan sosial dan perubahan ini juga menghadapi tantangan dalam penerimaan, dukungan, dan penyelarasan dengan nilai-nilai inti masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perubahan pendidikan kewarganegaraan telah dilakukan melalui revisi kurikulum dan inisiatif yang melibatkan berbagai pihak terkait. diskusikan, lalu sajikan di kelas. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan PKn telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia RI sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai “Pendidikan Moral Pancasila PMP secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya TAP MPR No. lV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4. Dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Paneasila P4, maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, TAP MPR No. II/ MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya TAP MPR No. II/MPR?1978 dijadikanlah sumber, tempat berpijak, isi, dan evaluasi PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran. “... dalam rangka menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P4 dan GBHN 1978, ... mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru Sekolah Dasar SD, Sekolah Menengah Pertama SMP dan Sekolah Menengah Atas SMA ... usaha itu yang telah menghasilkan Buku Paket PMP...." Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa l P4 merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975; 2 melalui Buku Paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah maka Buku Pedoman Pendidikan Kewargaan Negara yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru lndonesia Civics dinyatakan tidak berlaku lagi; dan 3 bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi Kurikulum 1994. Selanjutnya nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat 1 Pendidikan Pancasila; 2 Pendidikan Agama; dan 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKn 2006 menjadi mata pelajaran PPKn 2013. Untuk lebih mendalami keduanya, buatlah perbandingan dua dokumen kurikulum tersebut. Tugas Anda adalah membandingkan dua dokumen kurikulum 2006 dan 2013 dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan apakah persamaan dan perbedaan yang ada dalam dua dokumen kurikulum tersebut. Susunlah terlebih dahulu topik-topik atau unsur-unsur yang sama dan berbeda dalam dua dokumen kurikulum 2006 dan 2013 kemudian masukkan ke dalam tabel. Apa simpulan Anda tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pendidikan Kewarganegaraan? Susunlah simpulan yang telah Ada diskusikan, lalu sajikan di kelas. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan PKn telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia RI sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gambar Apa kontribusi PKn terhadap dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti masalah perpajakan di atas? Sumber Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1 Periode I 1945 1949; 2 Periode II 1949 1950; 3 Periode III 1950 1959; 4 Periode IV 1959 1966; 5 Periode V 1966 1998; 6 Periode VI 1998 sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstitusi? Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat AS membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme check and balances, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual. Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Kemukakan alasanmu. Presentasikan hasil diskusi kelompok. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan peristiwa/kasus hukum dan politik dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain. negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gambar Apa kontribusi PKn terhadap dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti masalah perpajakan di atas? Sumber Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1 Periode I 1945 1949; 2 Periode II 1949 1950; 3 Periode III 1950 1959; 4 Periode IV 1959 1966; 5 Periode V 1966 1998; 6 Periode VI 1998 sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstitusi? Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat AS membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme check and balances, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual. Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Kemukakan alasanmu. Presentasikan hasil diskusi kelompok. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan peristiwa/kasus hukum dan politik dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain. Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh PKn? Kemukakan pendapat Anda. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Daftar isi1 Kenapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan?2 Apa saja yang menjadi metode kewarganegaraan?3 Apa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia?4 Apa saja metode pembelajaran PKn?5 Apa itu konsep pendidikan kewarganegaraan?6 Apa itu Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia? Jawaban Mengapa pelajaran pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Karena dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan bangsa Indonesia sangat tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk seseorang menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air . Apa saja yang menjadi metode kewarganegaraan? Metode Pembelajaran Kewarganegaraan Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan negara dan Islam. Identitas nasional. Negara Vs Kewarganegaraan. Konntitusi negara. Pluralisme Vs Multikulturalisme. Demokrasi di Indonesia. Hak Asasi Manisia. Jelaskan tentang konsep PKn dan apa urgensinya? Konsep Kewarganegaraan Citizenship adalah materi yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio- kultural, bahasa, usia dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sesuai dengan yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945 Susanto, 2014. Apa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Apa saja metode pembelajaran PKn? Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran PKn yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode resitasi, metode bernyanyi, dan metode tanya jawab. Apa yang dimaksud dengan konsep PKN? Pendidikan kewarganegaraan civic education merupakan konsep universal yang meletakan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik, tentang persiapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh, dan secara umumnya menjelaskan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Apa itu konsep pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Apa itu Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia? Secara ringkas pendidikan kewarganegaraan, atau PKN, diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara, demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Apa tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. KURIKULUM berubah lagi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud- Ristek akan menerapkan pergantian nomenklatur mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKn menjadi pendidikan Pancasila. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbud-Ristek Anindito Aditomo menyebutkan bahwa penerapan pergantian nomenklatur PPKn menjadi pendidikan Pancasila rencananya akan direalisasikan pada tahun ajaran baru 2022/2023. Ia juga menjelaskan penerapan perubahan nomenklatur tersebut bersamaan dengan diimplementasikannya Kurikulum Merdeka pada Juli 2022. Pergantian nomenklatur PPKn menjadi pendidikan Pancasila tersebut pada dasarnya merupakan amanat dari terbitnya Peraturan Pemerintah PP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebelumnya, PP Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi sorotan publik disebabkan ketiadaan pendidikan Pancasila dalam muatan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kini, PP No 4 Tahun 2022 yang merevisi PP No 57 Tahun 2021 tersebut telah mengubah beberapa pasal, salah satunya ialah ketentuan terkait muatan kurikulum. PP No 4 Tahun 2022 tersebut telah mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai muatan kurikulum, bahkan dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam Pasal 40 ayat 2 PP No 4 Tahun 2022, dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila; c. pendidikan kewarganegaraan; d. bahasa; e. matematika; f. ilmu pengetahuan alam; g. ilmu pengetahuan sosial; h. seni dan budaya; i. pendidikan jasmani dan olahraga; j. keterampilan/ kejuruan; dan k. muatan lokal. Namun, pada Pasal 40 ayat 4 PP No 4 Tahun 2022, dinyatakan bahwa bentuk mata pelajaran wajib terdiri atas pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila Adanya perubahan ketentuan dalam PP No 4 Tahun 2022 merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi publik yang menghendaki penguatan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, terdapat beberapa persoalan yang harus dipahami, dicermati, dan dikritisi oleh publik terkait pergantian nomenklatur PPKn menjadi pendidikan Pancasila tersebut. Pertama, perlu dipahami oleh publik, khususnya para guru PPKn, bahwa muatan kurikulum pendidikan kewarganegaraan tidak hilang, tetapi diintegrasikan atau diinsersikan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 ayat 4 huruf b PP No 4 Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila termasuk di dalamnya muatan pendidikan kewarganegaraan. Artinya, hanya nomenklaturnya saja yang berubah dari PPKn menjadi pendidikan Pancasila. Sementara itu, untuk muatan kurikulumnya, tetap wajib ada dan diinsersikan dalam pendidikan Pancasila. Kedua, publik pun harus secara cermat dan bijak mempertanyakan terlebih dahulu apakah perubahan tersebut dilakukan setelah dilakukan evaluasi kebijakan kurikulum? Apakah terdapat riset ataupun kajian akademik terkait perubahan nomenklatur PPKn menjadi pendidikan Pancasila tersebut? Tentu pemerintah memiliki sejumlah alasan atas kebijakan tersebut, tetapi publik membutuhkan narasi akademik atas perubahan nomenklatur dalam kurikulum tersebut. Ketiga, secara tata urutan peraturan perundang-undangan, kehadiran PP No 4 Tahun 2022 merupakan derivasi dari Undang-Undang UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sayangnya, UU No 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 37 ayat 1, tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai muatan kurikulum wajib dalam pendidikan dasar dan menengah. Padahal, sejatinya pendidikan Pancasila menjadi muatan kurikulum dan mata pelajaran wajib sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Terbitnya PP No 4 Tahun 2022 yang memunculkan mata pelajaran pendidikan Pancasila perlu diapresiasi. Akan tetapi, perlu adanya perubahan UU Sisdiknas se segera mungkin guna mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai muat an kurikulum wajib sekaligus mata pelajaran wajib. Hal itu perlu dilakukan selain demi menjaga tertib hukum yang konsisten, juga agar dapat memperkukuh pendidikan Pancasila di persekolahan berdasarkan UU Sisdiknas. Keempat, secara historis, label mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di persekolahan mengalami pergantian istilah yang berbeda-beda, di antaranya kewarganegaraan, civics, pendidikan kewargaan negara, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaran PPKn. Sementara itu, istilah Pancasila sebagai mata pelajaran sudah muncul sejak kurikulum sekolah 1975 dengan nama pendidikan moral Pancasila PMP yang kemudian 1978 materi PMP itu berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Kelima, para ahli pendidikan kewarganegaraan memiliki pandangan yang beragam terkait model mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di persekolahan; pertama, pandangan yang menghendaki bahwa pendidikan Pancasila secara eksplisit harus berdiri sendiri dan terpisah dari pendidikan kewarganegaraan. Pandangan itu meyakini bahwa upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara sadar, khusus, sistematis, dan terencana melalui proses pendidikan dengan mata pelajaran khusus, yakni pendidikan Pancasila, di samping mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKn. Kedua, pandangan yang menyebutkan bahwa upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan label nama pelajaran di sekolah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara terintegrasi. Hal itu disebabkan dalam PPKn secara implisit sudah termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila dengan berbagai muatan materinya. Dengan kata lain, muatan materi pendidikan Pancasila diinsersi dalam mata pelajaran PPKn. Keenam, meski nomenklaturnya berlabel pendidikan Pancasila, isi muatan materinya terdiri atas muatan materi pendidikan Pancasila dan muatan materi pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain, muatan materi pendidikan kewarganegaraan diinsersi ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Solusi Tujuan dan orientasi antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sa ling berkaitan sehingga pengorganisasian materi kurikulum dalam kedua mata pelajaran tersebut tidak boleh tumpang-tindih overlapping. Artinya, perlu disusun dan diorganisasi materi muatan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Meskipun PP No 4 Tahun 2022 tidak menghilangkan muatan materi pendidikan kewarganegaraan, secara keilmuan, sejatinya nomenklatur yang lebih tepat dalam kurikulum ke depan seharusnya pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan PPPKn secara terintegrasi. Apa pun nomenklatur atau mata pelajarannya, upaya penanaman nilai-nilai Pancasila pada dasarnya tidak boleh diabaikan, terlebih dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan dalam konteks global. Di samping itu, agar visi dan misi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai, salah satunya perlu didukung melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan guru yang profesional. Guru PPKn yang profesional berasal dari lulusan program studi PPKn yang memiliki latar belakang disiplin ilmu tentang Pancasila dan kewarganegaraan yang kuat. Dengan demikian, upaya penanaman atau internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan wajib untuk dilakukan secara sadar, sistematis, dan berkesinambungan. Oleh karenanya, munculnya diskurus ini, selain dapat menjadi momentum untuk memperbaiki dan membenahi peraturan perundang- undangan terkait kurikulum pendidikan, juga dapat menjadi bentuk penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang ditransformasikan dan diinternalisasikan melalui sistem pendidikan nasional.

mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan